:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2899414/original/028309400_1567412204-WhatsApp_Image_2019-09-02_at_15.07.53.jpeg)
Pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan Timur dengan fokus pembangunan pusat pemerintah tentu melibatkan aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Jakarta. Biayanya juga tentu tidak sedikit.
Namun, apakah aparatur negara yang dipindahkan ke ibu kota baru mendapat tunjangan khusus?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, sebenarnya tunjangan kinerja PNS sudah sangat memadai.
"Tunjangan kinerja ASN atau PNS sudah sangat memadai, sudah 70 hingga 80 persen dari gaji. Bahkan, ada 4 kementerian yang 100 persen. Jadi sangat kompetitif," ujarnya dalam acara Live Streaming Direct Message, Senin (02/09/2019).
Namun dirinya menambahkan, para PNS tentu akan mendapatkan ongkos perpindahan. Syafruddin mengatakan, PNS tidak akan mengeluarkan uang dari gaji mereka untuk keperluan perpindahan ke ibu kota baru.
"Lazimnya, menurut pengalaman saya yang sering dipindahtugaskan, saat pindah negara itu membiayai ongkos perpindahan orang dan barang. Tapi mudah-mudahan ekonomi kita membaik sehingga tunjangan perpindahan ini ada tambahan lagi," tuturnya.
Belum Ada Kalkulasi Biaya Pemindahan PNS
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2899415/original/043503600_1567412225-WhatsApp_Image_2019-09-02_at_15.07.53__1_.jpeg)
Sementara, Syafruddin mengaku belum mengkalkulasi biaya pemindahan tersebut.
Dia juga menambahkan, biaya hidup di Kalimantan Timur cenderung lebih murah daripada Jakarta, sehingga bisa membantu menekan pengeluaran.
"Di ibu kota baru nanti perkantoran akan dekat dengan perumahan, jadi tinggal jalan kaki saja, menghemat ongkos dan waktu. Harusnya gaji bisa ditabung tentunya," tutupnya.
