Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu merombak jajaran kabinet apabila kembali memimpin Indonesia dalam 5 lima tahun ke depan. Setidaknya ada 6 menteri bidang ekonomi yang harus dikaji kembali.
Pertama adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar perlu diganti karena kebijakan impor yang longgar dan tidak berdasar data valid akhirnya menimbulkan ketidakjelasan ke kinerja impor.
"Kinerja neraca dagang yang buruk juga jadi bukti ketidakmampuan pemerintah meningkatkan sisi ekspor. Perlu menteri yang profesional bukan titipan partai untuk kembalikan kinerja net ekspor. Lebih baik menteri yang tersangkut kasus KPK di berhentikan dulu agar bisa fokus selesaikan masalah. Jangan jadi beban presiden," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (27/5).
Kedua, Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai menjadi biang keladi naiknya utang BUMN, penugasan-penugasan BUMN karya yang tidak proporsional juga beresiko dalam jangka panjang.
"Beberapa petinggi BUMN masuk kasus KPK, laporan keuangan Garuda bermasalah dan missmanajemen dalam holding membuat kinerja anak usaha terdampak," tegas Bhima.
Selanjutnya adalah Kepala BKPM yang dijabat oleh Thomas Lembong yang dirasa gagal mendorong pertumbuhan realisasi investasi. Triwulan-I 2019 FDI atau investasi langsung ke Indonesia hampir minus 1 persen. "Sengkarut OSS dengan PTSP jadi biang keladi. Saya pikir Pak Tom kurang pas di BKPM," jelasnya.
Menteri ekonomi lain yang harus dicopot adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menperin dinilai belum mampu mencegah laju deindustrialisasi. Porsi industri alami pelemahan dengan growth 3,86 persen dan share di bawah 21 persen terhadap PDB.
"Saya pikir Menperin sama dengan Mendag sebaiknya berasal dari profesional sehingga kerjanya fokus," jelasnya.
Selain keempat sosok tersebut, Bhima menilai, posisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution juga harus dirombak. Darmin laik untuk diganti dengan sosok yang lebih energik dan tegas.
"Saya respek dengan Pak Darmin karena track record yang begitu panjang di dunia kebijakan ekonomi. Tapi perlu diakui 16 paket kebijakan butuh akselerasi implementasi karena gagal menstimulus perekonomian. Sosok Menko dirasa belum tegas. Ribut-ribut data pangan kemarin antara kementerian teknis juga menunjukkan lemahnya ketegasan Menko," katanya.
Terakhir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang selama ini banyak berdebat dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait pangan juga perlu diganti. Sebab, kinerja sektor pertanian hanya stagnan di angka 1,81 persen pada triwulan-I 2019.
"Disisi lain NTP yang jadi indikator daya beli petani selama 4 tahun stagnan di 101 sampai 102. Kesejahteraan petani tidak alami perbaikan signifikan di era Jokowi saat ini. Dilihat dari komoditas perkebunan juga gagal untuk mendorong produktivitas dan daya saing," tandasnya.
