Kesan Jokowi saat Disuntik Vaksin Covid-19: Nggak Terasa Sama Sekali

 


Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Proses penyuntikan vaksin tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Januari 2021.

Jokowi melakukan proses persiapan penyuntikan vaksin sejak pukul 09.30 WIB. Aktivitas tersebut terus berlangsung dan berakhir hingga sekitar pukul 09.45 WIB.

Pasca dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19 oleh Tim Dokter Kepresidenan dan ditanyai kesan bagaimana rasanya, Jokowi dengan enteng menjawab tak terasa sakit sama sekali.

"Gak terasa sama sekali," ucap Jokowi sembari tertawa, Rabu (13/1/2021).

Setelahnya, Jokowi menunggu sekitar 30 menit apakah ada reaksi seperti alergi pasca penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac tersebut dilakukan.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadi mengatakan, sebanyak 70 persen rakyat di dunia harus segera divaksin agar mencapai tujuan kekebalan kelompok/komunal atau herd immunity.

"Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. Jadi seluruh 70 persen dari umat manusia di seluruh dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai," ujar dia.

Oleh karenanya, ia memohon partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat menentukan keberhasilan program vaksinasi Covid-19 dari Sinovac ini.

"Semoga teman-teman saya seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi Covid-19," tutur Budi Gunadi Sadikin.

Sumber : https://m.liputan6.com/bisnis/read/4455939/kesan-jokowi-saat-disuntik-vaksin-covid-19-nggak-terasa-sama-sekali

Share:
Read More

Program Penyuntikan Vaksin Covid-19 Perdana Dimulai, Ini Pesan Menkes

 


Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali penyuntikan perdana vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 13 Januari 2021, hari ini. Turut serta dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Saat mengawali kata sambutan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pesan atas izin Presiden Jokowi untuk memulai program vaksinasi nasional.

"Pesan saya hanya satu kepada teman-teman saya rakyat Indonesia, bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita," ujar dia, Rabu (13/1/2021).

"Tetapi yang lebih penting, vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi peradaban manusia di seluruh dunia," imbuhnya.

Mantan Wakil Menteri BUMN 1 ini juga mengatakan, sebanyak 70 persen rakyat di dunia harus segera divaksin agar mencapai tujuan kekebalan kelompok/komunal atau herd immunity.

"Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. Jadi seluruh 70 persen dari umat manusia di seluruh dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai," ujar dia.

Oleh karenanya, ia memohon partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat menentukan keberhasilan program vaksinasi Covid-19 dari Sinovac ini.

"Semoga teman-teman saya seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi Covid-19," tutur Budi Gunadi Sadikin.

Sumber : https://m.liputan6.com/bisnis/read/4455929/program-penyuntikan-vaksin-covid-19-perdana-dimulai-ini-pesan-menkes?medium=Headline__mobile&campaign=Headline_click_1

Share:
Read More

Belanja Modal Astra pada 2021 Tergantung Pemulihan Ekonomi dan Bisnis


 Liputan6.com, Jakarta - Menjadi salah satu perusahaan yang terimbas COVID-19, PT Astra International Tbk (ASII) mengaku harus memangkas separuh dana belanja modal atau capital expenditure (capex) pada 2020.

"Tapi sebagai gambaran, biasanya kami mengalokasikan capex sekitar Rp20-30 triliun setiap tahunnya, termasuk untuk investasi. Namun, dikarenakan pandemi, budget capex kami  untuk tahun ini, kami potong separuh dari biasanya menjadi hanya sekitar Rp10 triliun," kata Head of Investor Relations PT Astra International Tbk Tira Ardianti kepada Liputan6.com, Jumat (8/1/2021).

Hingga September tahun lalu,  Astra International mengaku telah menggunakan separuh dana capex. Hal ini karena 2020 situasi ekonomi dan bisnis tidak kondusif akibat pandemi.

"Maka Perusahaan harus menjaga ketahanan keuangannya, sehingga dilakukanlah penghematan pada biaya operasional dan belanja modal.  Pemakaian sampai dengan September tahun ini sudah sekitar separuhnya atau sekitar Rp 5 triliun," ujar Tira.

Saat disinggung dana capex yang akan digelontorkan pada 2021, Tira mengaku masih harus menunggu pemulihan ekonomi dan bisnis.

"Rencana capex 2021 baru akan disampaikan setelah kinerja tahun 2020 ini selesai diaudit. Jadi untuk capex 2021 akan tergantung pemulihan ekonomi dan bisnis," ujar dia.

Sumber : https://m.liputan6.com/bisnis/read/4452081/belanja-modal-astra-pada-2021-tergantung-pemulihan-ekonomi-dan-bisnis

Share:
Read More

INDEF Nilai 6 Menteri Ekonomi Jokowi ini Laik Diganti di Periode II


Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu merombak jajaran kabinet apabila kembali memimpin Indonesia dalam 5 lima tahun ke depan. Setidaknya ada 6 menteri bidang ekonomi yang harus dikaji kembali.
Pertama adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar perlu diganti karena kebijakan impor yang longgar dan tidak berdasar data valid akhirnya menimbulkan ketidakjelasan ke kinerja impor.
"Kinerja neraca dagang yang buruk juga jadi bukti ketidakmampuan pemerintah meningkatkan sisi ekspor. Perlu menteri yang profesional bukan titipan partai untuk kembalikan kinerja net ekspor. Lebih baik menteri yang tersangkut kasus KPK di berhentikan dulu agar bisa fokus selesaikan masalah. Jangan jadi beban presiden," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (27/5).
Kedua, Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai menjadi biang keladi naiknya utang BUMN, penugasan-penugasan BUMN karya yang tidak proporsional juga beresiko dalam jangka panjang.
"Beberapa petinggi BUMN masuk kasus KPK, laporan keuangan Garuda bermasalah dan missmanajemen dalam holding membuat kinerja anak usaha terdampak," tegas Bhima.
Selanjutnya adalah Kepala BKPM yang dijabat oleh Thomas Lembong yang dirasa gagal mendorong pertumbuhan realisasi investasi. Triwulan-I 2019 FDI atau investasi langsung ke Indonesia hampir minus 1 persen. "Sengkarut OSS dengan PTSP jadi biang keladi. Saya pikir Pak Tom kurang pas di BKPM," jelasnya.
Menteri ekonomi lain yang harus dicopot adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menperin dinilai belum mampu mencegah laju deindustrialisasi. Porsi industri alami pelemahan dengan growth 3,86 persen dan share di bawah 21 persen terhadap PDB.
"Saya pikir Menperin sama dengan Mendag sebaiknya berasal dari profesional sehingga kerjanya fokus," jelasnya.
Selain keempat sosok tersebut, Bhima menilai, posisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution juga harus dirombak. Darmin laik untuk diganti dengan sosok yang lebih energik dan tegas.
"Saya respek dengan Pak Darmin karena track record yang begitu panjang di dunia kebijakan ekonomi. Tapi perlu diakui 16 paket kebijakan butuh akselerasi implementasi karena gagal menstimulus perekonomian. Sosok Menko dirasa belum tegas. Ribut-ribut data pangan kemarin antara kementerian teknis juga menunjukkan lemahnya ketegasan Menko," katanya.
Terakhir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang selama ini banyak berdebat dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait pangan juga perlu diganti. Sebab, kinerja sektor pertanian hanya stagnan di angka 1,81 persen pada triwulan-I 2019.
"Disisi lain NTP yang jadi indikator daya beli petani selama 4 tahun stagnan di 101 sampai 102. Kesejahteraan petani tidak alami perbaikan signifikan di era Jokowi saat ini. Dilihat dari komoditas perkebunan juga gagal untuk mendorong produktivitas dan daya saing," tandasnya.
Share:
Read More

Selama Ada Gejolak Dunia, BI Pesimistis Pertumbuhan Ekonomi Bisa 6 Persen


 Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, mengungkapkan akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada angka 6 persen. Ini disebabkan kondisi ekonomi global yang terus-terusan bergejolak.
Dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat jauh lebih baik dari saat ini jika kondisi eksternal kondusif dan tidak memberi banyak tekanan. Padahal, faktor pendorong perekonomian Indonesia mengalami banyak peningkatan.
"Pertumbuhan ekonomi kita selalu terkendala. Seandainya meningkat, diikuti juga dengan peningkatan tekanan," kata dia, dalam sebuah acara diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/9).
Tekanan dari eksternal tersebut berdampak langsung pada kondisi nilai tukar Rupiah. Yang selanjutnya mempengaruhi pada neraca perdagangan ekspor impor. Impor seperti diketahui selalu beriringan naik dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
Impor yang meningkat akan menggerus ketersediaan Dolar di dalam negeri. Hal itu otomatis membuat nilai tukar Rupiah menjadi anjlok.
"Belum lagi karena tekanan kenaikan harga inflasi. Ada kendala dari sisi pertumbuhan ekonomi untuk bisa meningkatkan potensialnya dari saat ini. Ini mengapa pertumbuhan 5,1-5,2 persen (padahal) keinginan kita selalu mencapai 6 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan BI selalu berusaha memberikan stimulus-stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat tanpa ada gangguan stabilitas. Salah satunya dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate.
"Sepanjang stabilitas kita jaga, di tengah tekanan eksternal global yang terus berlangsung. Kita melihat room penurunan suku bunga terbuka, kita sudah turunkan 2 kali sebesar 50 bps jadi 5,5 persen 2 bulan terakhir. Harapannya ini disambut oleh pelaku ekonomi untuk kembali meningkatkan kegiatan usahanya demi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.
Share:
Read More

62 Pelaku Ekonomi Kreatif Dapat Modal Rp100 Juta dari Bekraf


 Sebanyak 62 pelaku ekonomi kreatif (ekraf) mendapatkan dana Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Dengan dana tersebut, para pelaku ekonomi dapat mengembangkan usaha milik mereka.
Namun, pemerintah tidak langsung lepas tangan begitu saja setelah memberi bantuan dana. Para pelaku usaha diwajibkan menyetorkan laporan keuangan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
"Harus ada pertanggungjawabannya. Kalau digunakan untuk biaya produksi, di laporan keuangan juga begitu, dilampirkan bukti dokumentasi. Kalau tidak, bisa dikatakan fraud," ujar Dicky Djatnika Usman, Inspektur Bekraf kepada Liputan6.com, Selasa (10/9).
Hingga saat ini, UMKM maupun start-up yang sudah mendapat pendanaan dari Bekraf masih rutin mengirimkan laporan keuangan. Jika ada yang melanggar, sanksinya bisa pemberhentian usaha atau tarik dana kembali.
Pun, jika terdapat perubahan perihal alokasi dana, pelaku usaha harus menginformasikannya terlebih dahulu kepada Bekraf.
"Kalau rancangannya untuk beli mesin, ya, harus beli mesin. Kalau untuk yang lain nanti dianggapnya fraud. Kalau ada yang berubah bisa adendum," imbuh Dicky.
Sementara, Kasubdit Dana Masyarakat Bekraf, Hanifah menyatakan dana yang didapat masing-masing pelaku ekonomi untuk tahun ini maksimal Rp100 juta.
"Memang awalnya Rp200 juta, tapi seiring bertambahnya ekraf yang menerima BIP, untuk tahun ini kami patok maksimal Rp100 juta. Paling kecil dapat sekitar Rp40 juta dan paling besar sekitar Rp90 juta," ujar Hanifah.
Reporter: Athika Rahma
Share:
Read More

Genjot Ekonomi Digital, Darmin Ungkap Peran Kunci Pemerintah Hingga Otoritas Moneter


Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan peran pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan kian penting dalam menghadapi dinamika pengembangan ekonomi digital. Tak hanya sebagai regulator, ketiganya diharapkan mampu menjadi fasilitator dan akselerator.
"Dalam menavigasi ekonomi digital, kita harus menciptakan ekosistem yang baik untuk memperoleh manfaat optimal dan memitigasi risiko disrupsi," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XX dan Seminar Nasional, di Bali, Rabu (28/8).
Untuk dapat menjadi regulator sekaligus fasilitator dan akselerator, lanjut Menko Darmin, kebijakan masing-masing otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk beberapa hal.
Pertama, menjaga arena kompetisi atau level playing field yang sama bagi pelaku ekonomi digital. Kompetisi perlu dipastikan berjalan adil (fair) tanpa membatasi inovasi dan menghindarkan market abuses.
Kedua, penegakan peraturan (enforcement) dan akuntabilitas juga hal penting yang perlu dilaksanakan. "Digital surveillance harus jelas, disertai fair dan penalties yang memberikan efek jera terhadap pelanggar termasuk penyalahgunaan data pribadi," tuturnya.
Ketiga, agar menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, pemerintah juga telah membangun proyek infrastruktur telekomunikasi. Proyek tersebut berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer yang dinamakan Palapa Ring.
Keempat, membuat kebijakan dalam rangka mendukung link and match SDM ekonomi digital dengan industri serta penyelesaian PHK akibat disrupsi ekonomi digital.
"Pemerintah telah menetapkan strategi perbaikan dan pelatihan vokasi antara lain reformasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi, pembakuan mekanisme pemagangan dan pendanaan," kata Menko Darmin.
Kelima, penyiapan skema aturan untuk mengontrol praktik perdagangan lintas batas yang tidak sehat. Misalnya, pemerintah perlu memiliki filter dan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan memastikan produk impor melalui e-commerce.
Keenam, transformasi ekonomi yang dirancang untuk mengubah tatanan ekonomi subsisten menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing.
Menko Darmin juga menjelaskan gambaran perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan dunia. Ekonomi digital global terus berkembang pesat, hingga 2016 memiliki kontribusi sebesar 22 persen terhadap ekonomi global. "Hampir semua sektor ekonomi telah tersentuh oleh ekonomi digital," imbuhnya.
Di Asia Tenggara, kontribusi ekonomi internet terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Angkanya yaitu 2,8 persen terhadap PDB pada tahun 2018 dan diproyeksikan menjadi 8 persen terhadap PDB di 2025.
Ekonomi digital di Indonesia juga berkembang pesat sejalan dengan indikator pengguna smartphone dan penggunan internet. Pada 2018, pengguna smartphone di Indonesia sudah mencapai 133 persen dari populasi dan pengguna internet sudah mencapai 56 persen dari populasi.
Menko Darmin berharap potensi ekonomi digital yang sangat besar tersebut dimanfaatkan dengan baik. "Kita sudah melihat perkembangan ekonomi digital, maka perumusan tentang navigasi era digital menjadi modal sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan," pungkas Menko Darmin.
Share:
Read More

Recent Posts